Hasil survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tunjukkan sebagian besar warga Indonesia menyebutkan tak senang dengan kemampuan Presiden Jokowi. Riset yang melibatkan 1. 220 responden di 34 propinsi ini tunjukkan seputar 56 % responden tak senang dengan kemampuan Jokowi, sesaat yang menyebutkan cukup senang sekitar 41 %.
Menyikapi hal semacam itu, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyatakan mesti ada perbaikan selekasnya di bagian ekonomi serta politik hukum. Dia juga menekan supaya Jokowi berani serta tegas reshuffle menteri ekonominya. Karena menurut dia, keterpurukan keadaan perekonomian adalah efek dari ketidakseriusan menteri berkaitan.
" Bila dari ekonomi memperkuat kembali wacana reshuffle kabinet ekonomi yang saat ini. Tak dapat disangkal dampak ekonomi melemah yaitu peran kabinet yang di ekonomi, " kata Ray waktu dihubungi merdeka. com, Jumat (10/6).
Lanjut dia, dalam ranah politik serta hukum Jokowi diinginkan membuat perlindungan instansi serta aktivis anti korupsi. Dia menyayangkan Presiden Jokowi meremehkan pelemahan pada instansi antirasuah serta pejuang anti korupsi.
" Pelemahan KPK yang jadi dilewatkan. Tidak cuma dilewatkan, namun bikin pelemahan makin berlanjut. Selama ini Jokowi seakan membiarkan polisi lakukan kriminalisasi pada pegiat anti-korupsi, " katanya.
Ray juga menyatakan, untuk mencapai support kembali dari umum, politik serta hukum mesti menunjukkan muka yang berpihak pada pemberantasan korupsi. Tak membiarkan KPK diperlemah serta tak membiarkan polisi lakukan kriminalisasi. Salah satu misalnya adalah keberpihakan Jokowi saat menampik revisi Undang Undang KPK.
Di segi lain dia meminta Presiden Jokowi berikan ketegasan supaya Polri tak akan mengutamakan perlakuan masalah yang terkait dengan pegiat anti-korupsi. Karena di kepolisian sendiri sangat banyak masalah yang belum diakukan mereka.
" Di Polda DKI numpuk ada beberapa ribu masalah kan. Polri bila mengusut masalah beberapa pegiat anti-korupsi cepat, namun bila mengatasi masalah koruptor lambat, " sindirnya.
Seperti di ketahui dalam hasil survey SMRC seputar 31, 5 % warga menyebutkan keadaan ekonomi Indonesia saat ini lebih jelek dari pada th. lantas, sesaat yang menyebutkan tambah baik cuma 24 %. Dalam soal politik, 37, 5 % warga berasumsi keadaan politik Indonesia jelek sesaat yang menyebutkan baik cuma 21, 6 %. Lalu dalam soal hukum, 38 % warga menyebutkan keadaan hukum Indonesia jelek sesaat yang menyebutkan baik cuma 32 %.
Menyikapi hal semacam itu, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyatakan mesti ada perbaikan selekasnya di bagian ekonomi serta politik hukum. Dia juga menekan supaya Jokowi berani serta tegas reshuffle menteri ekonominya. Karena menurut dia, keterpurukan keadaan perekonomian adalah efek dari ketidakseriusan menteri berkaitan.
" Bila dari ekonomi memperkuat kembali wacana reshuffle kabinet ekonomi yang saat ini. Tak dapat disangkal dampak ekonomi melemah yaitu peran kabinet yang di ekonomi, " kata Ray waktu dihubungi merdeka. com, Jumat (10/6).
Lanjut dia, dalam ranah politik serta hukum Jokowi diinginkan membuat perlindungan instansi serta aktivis anti korupsi. Dia menyayangkan Presiden Jokowi meremehkan pelemahan pada instansi antirasuah serta pejuang anti korupsi.
" Pelemahan KPK yang jadi dilewatkan. Tidak cuma dilewatkan, namun bikin pelemahan makin berlanjut. Selama ini Jokowi seakan membiarkan polisi lakukan kriminalisasi pada pegiat anti-korupsi, " katanya.
Ray juga menyatakan, untuk mencapai support kembali dari umum, politik serta hukum mesti menunjukkan muka yang berpihak pada pemberantasan korupsi. Tak membiarkan KPK diperlemah serta tak membiarkan polisi lakukan kriminalisasi. Salah satu misalnya adalah keberpihakan Jokowi saat menampik revisi Undang Undang KPK.
Di segi lain dia meminta Presiden Jokowi berikan ketegasan supaya Polri tak akan mengutamakan perlakuan masalah yang terkait dengan pegiat anti-korupsi. Karena di kepolisian sendiri sangat banyak masalah yang belum diakukan mereka.
" Di Polda DKI numpuk ada beberapa ribu masalah kan. Polri bila mengusut masalah beberapa pegiat anti-korupsi cepat, namun bila mengatasi masalah koruptor lambat, " sindirnya.
Seperti di ketahui dalam hasil survey SMRC seputar 31, 5 % warga menyebutkan keadaan ekonomi Indonesia saat ini lebih jelek dari pada th. lantas, sesaat yang menyebutkan tambah baik cuma 24 %. Dalam soal politik, 37, 5 % warga berasumsi keadaan politik Indonesia jelek sesaat yang menyebutkan baik cuma 21, 6 %. Lalu dalam soal hukum, 38 % warga menyebutkan keadaan hukum Indonesia jelek sesaat yang menyebutkan baik cuma 32 %.
Blogger Comment